Jokowi Harapkan KRI Alugoro Berperan Dalam Kemandirian Alutsista Nasional

Jokowi Harapkan KRI Alugoro Berperan Dalam Kemandirian Alutsista Nasional
Jokowi Tegaskan Kebijakan Alutsita Harus Perkuat Industri Pertahanan Nasional di Indonesia
Jokowi Terus Upayakan Keras Beri Perlindungan Bagi WNI di Tiongkok
Jokowi Beri 2.020 Sertifikat Hak Atas Tanah Kepada Masyarakat di Jawa Timur
Waspada Virus Corona di Indonesia, Pemprov Maluku Gelar Rakor
Polres MTB Gelar Sidang Pranikah Kepada 4 Personil
Djalaludin Salampessy Fokus Upayakan Percepatan Penurunan Angka Stunting di Maluku
Murad Ismail Temui Yasonna Laoly Minta Dukungan Realisasi UU Daerah Kepulauan
Tinneke Masnambra Resmikan Pondok Wisata Sobari Samber di Biak
Tinneke Masnambra Resmikan Pondok Wisata Sobari Samber di Biak

Posted: 27 Jan 2020 04:24 PM PST

SURABAYA, LELEMUKU.COM – Presiden Joko Widodo mengunjungi PT PAL Indonesia (Persero) di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pada Senin, 27 Januari 2020. Pada kesempatan tersebut, Presiden meninjau langsung kapal selam KRI Alugoro-405.

Setibanya di lokasi sekitar pukul 10.30 WIB, Presiden terlebih dahulu meninjau panel dan mendapatkan penjelasan terkait kapal selam Alugoro. Presiden kemudian menuju kapal selam yang tengah bersandar di tepi dermaga.

Kapal selam Alugoro merupakan kapal selam ketiga dari batch pertama kerja sama pembangunan kapal selam antara PT PAL Indonesia (Persero) dengan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME). Kepala Negara pun mengapresiasi kerja sama pembuatan kapal selam Alugoro tersebut dan berharap suatu saat Indonesia akan mampu membuatnya secara mandiri.

"Saya kira sebuah kerja sama yang bagus, ada transfer teknologi di dalam pembangunan kapal selam Alugoro kita. Kita harapkan pada suatu titik kita bisa mandiri mengerjakan semuanya oleh anak-anak bangsa sendiri," kata Presiden.

Keberhasilan pembangunan kapal selam Alugoro menjadikan Indonesia satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang mampu membangun kapal selam. Peluncuran dan pemberian nama kapal dilakukan pada 11 April 2019 di dermaga kapal selam PT PAL Indonesia (Persero).

Kapal selam Alugoro sendiri memiliki spesifikasi panjang 61,3 meter, kecepatan maksimal saat menyelam 21 knot, dan kecepatan maksimal di permukaan 12 knot. Kapal selam Alugoro telah menjalani berbagai proses pengujian seperti Harbour Acceptance Test (HAT) dan Sea Acceptance Test (SAT).

Turut mendampingi Presiden saat meninjau kapal selam Aluguro antara lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Selain itu turut pula Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, Staf Khusus Presiden M. Fadjroel Rachman dan Putri Tanjung, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. (KSP)

Jokowi Tegaskan Kebijakan Alutsita Harus Perkuat Industri Pertahanan Nasional di Indonesia

Posted: 27 Jan 2020 04:24 PM PST

SURABAYA, LELEMUKU.COM – Presiden Joko Widodo menegaskan kembali bahwa kebijakan pengembangan alat utama sistem senjata (alutsista) yang dijalankan harus turut memperkuat industri pertahanan nasional. Bersamaan dengan itu, ekosistem industri pertahanan lokal yang sehat juga harus dibangun untuk mencapai kemandirian dan mengurangi ketergantungan Indonesia pada barang-barang impor, utamanya pada komponen pendukung industri tersebut.

Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat memimpin rapat terbatas mengenai kebijakan pengembangan alutsista di PT PAL Indonesia, Kota Surabaya, pada Senin, 27 Januari 2020, selepas melakukan peninjauan kapal selam Alugoro yang merupakan hasil kerja sama antara PT PAL Indonesia (Persero) dengan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME).

"Saya ingin mempertegas lagi bahwa kita harus fokus terhadap pembenahan ekosistem industri pertahanan baik yang berkaitan dengan fasilitas pembiayaan bagi BUMN klaster industri pertahanan maupun ketersambungan dengan industri komponen baik itu komponen pendukung maupun bahan baku. Termasuk di dalamnya adalah reformasi _supply chain_ dan pengembangan industri lokal untuk mengurangi ketergantungan kita kepada barang-barang impor," ujarnya.

Industri pertahanan tersebut, menurutnya, juga harus dikelola dan dijalankan sesuai dengan tata kelola yang baik sehingga mampu meningkatkan efisiensi operasinya. Presiden mengingat saat pertama kali mengunjungi PT PAL Indonesia pada 2015 lalu yang memberikan kesan kepadanya bahwa BUMN yang bergerak di bidang industri galangan kapal tersebut tidak dikelola dengan baik. Namun, setelah dilakukan pembenahan dan mendapat penambahan modal hingga Rp1,5 triliun kini manajemen BUMN tersebut tampak jauh lebih baik.

"Saya sangat senang saya masuk ke sini lagi, berarti empat tahun setelah itu, kelihatan sekali ada sebuah perubahan manajemen. Saya ini orang pabrik, jadi melihat dan masuk ke sebuah ruangan itu kelihatan ada manajemennya apa tidak, tata kelola benar atau tidak, kelihatan sekali," tuturnya.

Tak kalah pentingnya, industri pertahanan nasional dimintanya untuk mengubah pola pikir dari semula hanya berfokus pada produk menjadi berfokus pada pasar terlebih dahulu. Dengan cara itu, industri pertahanan kita tidak hanya memproduksi untuk kepentingan militer semata, namun juga untuk kepentingan nonmiliter lainnya sehingga mampu meraih pangsa pasar yang lebih besar dan meningkatkan nilai ekspor produk-produk dari BUMN klaster industri pertahanan.

Sebagaimana diketahui, dalam Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan tahun 2020 beberapa waktu lalu, Kepala Negara menjelaskan bahwa banyak komoditas bisnis nonmiliter saat ini justru dimulai dari industri militer di berbagai negara seperti GPS, _drone_, dan lain sebagainya. Pola pikir seperti itulah yang hendak ditanamkan Presiden pada industri pertahanan yang dimintanya untuk turut melibatkan UKM dan perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia.

"Saya juga perlu menyampaikan mengenai belanja pertahanan dalam APBN kita sebesar Rp127 triliun itu agar diarahkan ke industri pertahanan kita, paling tidak 15 tahun industri strategis pertahanan kita harus memiliki pesanan sehingga bisa dibangun sebuah rencana panjang yang baik dan investasinya bisa menjadi terarah," kata Presiden.

Mengakhiri pengantarnya dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Joko Widodo mengingatkan agar pengembangan alutsista di dalam negeri harus mampu menyerap dan mengadopsi perkembangan militer terkini sehingga mampu mengatasi lompatan teknologi dalam kurun 20 hingga 50 tahun ke depan.

"Ini memerlukan lompatan, tetapi saya yakin dengan BUMN kita berpartner dengan perusahaan-perusahaan luar yang sudah memiliki reputasi saya kira ini akan lebih cepat kita mengadopsi perkembangan militer terkini," tandasnya. (KSP)

Jokowi Terus Upayakan Keras Beri Perlindungan Bagi WNI di Tiongkok

Posted: 27 Jan 2020 04:24 PM PST

SURABAYA, LELEMUKU.COM – Pemerintah berupaya keras untuk memberikan perlindungan dan mencukupi kebutuhan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang saat ini masih berada di Wuhan, Tiongkok.

Presiden Joko Widodo yang juga memantau perkembangan wabah korona baik di Indonesia maupun di Tiongkok sendiri mengatakan bahwa pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang berada di Beijing terus menjalin kontak dengan WNI di sana.

"Sementara masih berada di sana. KBRI sudah bicara detail dan mengikuti," ujarnya di PT PAL Indonesia, Surabaya, pada Senin, 27 Januari 2020.

Kepala Negara menjelaskan, pemerintah melalui KBRI berupaya keras untuk memenuhi kebutuhan logistik para WNI tersebut dan memastikan agar pengiriman bantuan tersebut dapat berjalan dengan baik.

Terkait wabah virus korona tersebut, Presiden kembali mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Meski demikian, masyarakat diminta untuk tidak panik dan cemas secara berlebihan.

"Pengawasan di semua bandara kita terutama yang berhubungan dengan flight dari dan ke Tiongkok sudah kita lakukan. Yang paling penting hati-hati dan waspada terhadap gejala yang ada," tuturnya. (KSP)

Jokowi Beri 2.020 Sertifikat Hak Atas Tanah Kepada Masyarakat di Jawa Timur

Posted: 27 Jan 2020 04:24 PM PST

GRESIK, LELEMUKU.COM – Sebanyak 2.020 pemilik bidang tanah dari sejumlah kabupaten/kota di Jawa Timur hari ini memperoleh sertifikat atas tanah yang mereka miliki. Bertempat di Wahana Ekspresi Poesponegoro, Kabupaten Gresik, pada Senin, 27 Januari 2020, Presiden Joko Widodo menyerahkan langsung ribuan sertifikat tersebut sebagai bagian dari kunjungan kerja Presiden ke Provinsi Jawa Timur.

Kepemilikan hak atas tanah wajib dibuktikan dengan sertifikat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Sertifikat yang hari ini diserahkan oleh Presiden itu menjadi bukti tertulis yang mendapatkan pengakuan hukum.

"Ada yang dari Bangkalan, ada yang dari Sidoarjo, ada yang dari Gresik, ada yang dari Surabaya," ujar Presiden merinci asal penerima sertifikat.

Dalam penyerahan kali ini sebanyak 520 sertifikat diserahkan untuk para penerima dari Kabupaten Gresik, 500 sertifikat untuk (penerima dari) Kota Surabaya, 500 sertifikat untuk Kabupaten Sidoarjo, 250 sertifikat untuk Kabupaten Lamongan, dan 250 sertifikat untuk Kabupaten Bangkalan.

Seluruh sertifikat yang telah diserahkan langsung tersebut mencakup lahan di Jawa Timur dengan luas keseluruhan 1.406.635 meter persegi.

Presiden melanjutkan, dahulu hanya sekira 500 ribu sertifikat yang dapat diterbitkan tiap tahunnya. Padahal, masyarakat yang belum memiliki sertifikat masih sangat banyak. Akibatnya sengketa-sengketa sebagaimana yang disebutkan Presiden jamak terjadi.

"Ada 80 juta sertifikat yang belum dipegang oleh masyarakat (pada 2015). Pak Menteri, enggak bisa ini diteruskan setahun hanya 500 ribu," ucapnya.

Berangkat dari hal tersebut, pada 2017 lalu Presiden Joko Widodo memberikan target sebanyak 5 juta sertifikat harus dapat diterbitkan. Setahun setelahnya, target tersebut meningkat menjadi 7 juta dan selanjutnya kembali meningkat menjadi 9 juta sertifikat.

Dengan adanya percepatan penerbitan dan penyerahan sertifikat seperti sekarang ini, Presiden berharap agar sengketa-sengketa terkait pertanahan di masyarakat dapat dihindari.

"Yang saya enggak senang, setiap saya pergi ke daerah selalu yang masuk ke telinga saya masalah sengketa tanah, konflik lahan. Karena 80 juta sertifikat belum bisa keluar. Ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki. Kalau sudah pegang ini (sertifikat) enak," tuturnya.

Untuk diketahui, dalam laporannya, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN, Sofyan Djalil, menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2019 lalu BPN mencatatkan rekor baru, yakni mampu menerbitkan sertifikat hak atas tanah sebanyak 11,2 juta lembar sertifikat. Padahal, Presiden Joko Widodo sendiri "hanya" menargetkan sebanyak 9 juta lembar sertifikat untuk diterbitkan pada tahun tersebut.

"Total produk BPN tahun ini mencapai 11,2 juta. Terima kasih sekali kepada semua aparat BPN yang sudah bekerja dengan keras sekali sesuai yang diharapkan Bapak Presiden," kata Sofyan.

Di Jawa Timur sendiri diperkirakan terdapat 9,4 juta bidang tanah yang masih belum bersertifikat hingga saat ini. Sementara untuk Kabupaten Gresik yang menjadi lokasi penyerahan sertifikat kali ini tercatat sudah 51 persen bidang tanah yang terdaftar. Sebanyak 383 ribu bidang tanah di Gresik yang belum bersertifikat akan terus diupayakan dalam tempo empat tahun mendatang.

"Teman-teman BPN berjanji paling lambat tahun 2024 seluruh tanah Jawa Timur sudah terdaftar," tuturnya.

Hadir dalam acara penyerahan sertifikat tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan dua Staf Khusus Presiden M. Fadjroel Rachman serta Putri Tanjung. (KSP)

Waspada Virus Corona di Indonesia, Pemprov Maluku Gelar Rakor

Posted: 27 Jan 2020 03:54 PM PST

AMBON, LELEMUKU.COM - Langkah antisipasi telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku terkait dengan mewabahnya virus corona di berbagai beberapa negara telah terjangkit, yakni China (negara asal virus corona), Jepang, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat dan Vietnam.

Kementerian Kesehatan RI, telah memberi warning lebel siaga bagi 19 daerah Waspada Virus Corona yakni, Jakarta, Tangerang, Bandar lampung, Padang, Tarakan, Balikpapan, Manokwari, Sampit, bandung, Jambi, Tanjung Balai Karimun, Samarinda, Palembang, Tanjung Pinang, Denpasar, Surabaya, Batam, Bitung dan Manado.

Berkaiatan dengan antisipasi pengawasan dan penanganan masuknya virus ini, Pemprov Maluku menggelar rapat koordinasi (Rakor), Senin (27/1), yang dipusatkan di ruang rapat lantai II, kantor Gubernur Maluku.

Rapat dipimpin langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang dihadiri instansi teknis dan OPD terkait diantaranya, Dinas Kesejatan Provinsi Maluku dan Kota Ambon, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, Karantina Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan Imigrasi.

"Dalam rakor ini ada beberapa hal yang sudah kita buat bersama-sama dengan dinas kesehatan dan intansi teknis lainnya terkait," ungkap Selang kepasa pers usai memimpin rapat.

Dalam rapat tersebut, kata Sekda, telah disepakati beberapa langkah yang telah diambil yakni, penyampaian Surat Edaran ke Kabupaten/Kota untuk menghadapi virus corona, kesiapan Tim Gerak Cepat (TGC) Provinsi Maluku dan sarana prasarana Alat Pelindung Diri (APD), pengambilan pengepakan dan pengiriman sampel oleh BTKL dan BLK, Distribusi APD ke RS rujukan (RSUD dr Haulussy) dan RS Tk II dr J Latumeten Ambon) oleh Dinkes Provinsi Maluku, sosialisasi pencegahan dan skrining awal oleh puskesmas Kota Ambon (Dinkes Kota Ambon), Pertemuan Lintas Sektor, Kesiapan RSUD dr Haulussy sebagai RS rujukan, Skrining di pelabuhan laut dan udara oleh KKP dan pengawasan faktor resiko oleh KKP.
Penyebaran Virus Corona ini, kata sekda sangat cepat, sehingga harus melakukan kesiapsiagaan.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Dony Rerung menjelaskan, virus corona ini belum ada antibiotic atau anti virus yang mematikannya.

"Untuk itu, langkah yang dapat dilakukan adalah pencegahan jangan sampai tertular, yang pada akhirnya dapat menyebar ke orang lain,"ungkap Rerung.

Adapun dampaknya terhadap kesehatan adalah radang paru (pneumonia) dan gejala umum bagi orang yang terifeksi seperti demam, batuk pilek, kelelahan, sakit kepala.

"Jadi yang kita lakukan antisipasi. Tetapi kalau memang ada yang terinfeksi dan tidak bisa kita pastikan, maka dilakukan pemeriksaan laboratorium di Jakarta, melalui BTKL milik Kementerian Kesehatan, karena laboratoriun kami belum mampu, jadi hanya sebatas mengambil sampel," terang Rerung.

Rerung menyarankan, jika terdapat kasus di masyarakat, maka bisa menghubungi TGC Provinsi Maluku.

"Jika ada kasus dugaan maka teman-teman dan tim ini akan turun ke lapangan untuk memeriksa dan memastikan. Begitupula dengan ambulans sudah disiapkan untuk mengevakuasi," paparnya.

Kepala RSUD Haulussy, Rita Tahitu mengatakan, pihaknya sebagai RS telah menyediakan berbagai sarana dan prasarana dalam rangka penanganan jika ada kasus, termasuk ruang isolasi yang representative.

"Kalau ada rujukan, apakan dari kabupaten/kota atau luar yang masuk ke Ambon, akan langsung ada ambulance khsuus yang menjemput dan dibawa ke RSUD," jelas Rita.

Pihanya juga, sebut Ritha, menyiapkan tenaga perawat dan dokter yang akan stand-by sewaktu-waktu.

"Jadi kesiapannya seperti itu. Kalau ada pasien yang datang tanpa teridentifikasi sakitnya kita sudah akan screening terlebih dulu. Kalau dia ada gejala panas, batuk dan sesak nafas misalnya, itu langsung diawasi. Kalau memang itu suspect atau teridentifikasi virus maka langsung masuk ke ruang isolasi,'tandasnya.

Hal yang sama juga disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Wendy Pelupessy. Dikatakan, pihaknya siap menginformasikan penyebab, gejala kepada pasien dan melakukan sosialisasi tanda atau gejala-gejala ternagkit virus corona.

"Kita juga akan mensosialisasikan bagaiamana pencegahannya," tandanya.

Sementara itu, Nasir yang mewakili Karantina Kesehatan Pelabuhan (KKP) juag menyampaikan kesiapan KKP dalam melakukan pengawasan pintu-pintu masuk pada pelabuhan laut dan udara.

"Kami dari KKP lebih mengintesifkan pada deteksi, pencegahan serta respon jikalau terjadi suspect atau siapapun orang, barang serta alat angkut yang berasal dari luar negeri," jelas Nasir. (HumasMaluku)

Polres MTB Gelar Sidang Pranikah Kepada 4 Personil

Posted: 27 Jan 2020 05:54 AM PST

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Kepolisian Resor (Polres) Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku menggelar sidang Pranikah bagi empat personil pada Jumat (24/01/2020).

Sidang pranikah dilaksanakan di ruang rapat Polres MTB dan dipimpin Wakapolres serta turut hadir pada acara itu Kabag Sumda Kompol Onas.P.Lekawael, Wakil Uskup Wilayah KKT dan MBD RD.Simon Petrus Matruty, Ketua Klasis GPM Tansel yang diwakili Pdt.Ny.Ina Tomasoa,S.Th, Kepala KUA Kecamatan Tansel Ustad Masrudin, PC Bhayangkari MTB, Orang Tua/Wali dan Personil Staf Bag Sumda Polres.

Dalam arahan Kapolres MTB, AKBP Andre Sukendar, S.IK yang diwakili Waka Polres mengatakan yang paling utama adalah peran aktif dari para istri untuk dapat menopang dan mendukung pekerjaan suaminya sebagai seorang anggota Polri, sebaliknya hal yang sama juga bagi para suami yang beristrikan seorang Polwan.

"Sebagai seorang suami,diharapkan dapat menjadi kepala keluarga yang bijaksana serta bertanggung jawab dalam menakodahi bahtera kehidupan," kata dia.

Kemudian arahan diberikan juga oleh para pembuka agama, baik dari Katolik, Kristen dan Islam serta PC Bhayangkari MTB terkait atribut – atribut Polri yang berlangsung aman, baik dan lancar.

Keempat pasangan yang menjalani sidang Pranikah adalah Brigpol Andreas Laware (Brig Sat Samapta Polres) dengan pasangan Antoneta Jabarmase, Briptu Lorenso Parera (Brig Sat Intelkam Polres) dengan pasangan Ona Mayke Gosain, Bripda Asmyn C.Mallombasang (Brig Polsek Nirunmas) dengan pasangan Umiati dan Bripda Prety Refualu (Brig Sium Polres) dengan pasangan Nusman Solarbesain. (PolresMTB)

Djalaludin Salampessy Fokus Upayakan Percepatan Penurunan Angka Stunting di Maluku

Posted: 27 Jan 2020 04:24 AM PST

AMBON, LELEMUKU.COM – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku turut melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam upaya percepatan penurunan angka stunting atau (anak tumbuh kerdil) dan penurunan angka kemiskinan di Provinsi Maluku.

Sebelumnya, Bappeda telah melakukan pembahasan bersama sejumlah OPD teknis terkait untuk mempersiapkan upaya penurunan stunting dan kemiskinan. Salah satunya dengan melakukan rencana aksi, melibatkan OPD terkait. Selain Dinas Kesehatan, OPD lain yang dilibatkan adalah Dinas PU, Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, dan Dinas Ketahanan Pangan.

Berkaitan dengan itu, Bappeda menggelar Rapat Percepatan Penurunan Stunting dan Rencana Kunjungan Duta Parenting Provinsi Maluku ke Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) bersama lintas OPD terkait, dipimpin langsung Plt Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Djalaludin Salampessy.

"Dalam rapat tadi, kita mengajak OPD terkait melalui program kerja di tahun 2020 untuk bersama-sama perangi stunting, sekaligus penurunan angka kemiskinan di Maluku," ungkap Djalaludin usai memimpin rapat di ruang rapat Bappeda, kantor Gubernur Maluku, Senin (27/1).

Ia mengatakan, pertemuan bersama OPD terkait itu dihadiri Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PU, Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, Dinas Kehutanan, Dinas Koperasi, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Ketahanan Pangan. Rapat tersebut merupakan bagian dari dukungan untuk percepatan penurunan stunting dan kemiskinan.

"Ini juga sekaligus untuk mengidentifikasi program dan kegiatan yang ada di lintas OPD dalam rangka memaksimalkannya kerja-kerja kita di lapangan, terkait dengan kunjungan Duta Parenting dalam waktu dekat ke lokus stunting di Kabupaten SBT," ungkap Djalaludin.

Aktivitas yang akan dilakukan Duta Parenting, sebut Djalaludin, diantaranya di bidang kesehatan, perumahan, koperasi, ketahanan pangan, pertanian, sosial, kehutanan, termasuk pariwisata dalam rangka mendukung percepatan penurunan stunting dan kemiskinan yang merupakan bagian dari upaya pencapaian visi dan misi pemerintah daerah.

"'Ini dilakukan pada lokus tertentu secara akumulatif, sehingga diharapkan akan memberikan efek pada ekonomi kawasan, dan target capaiannya lebih disasar pada intervensi kegiatan dari masing-masing OPD. Jadi, ketika intervensi stunting oleh OPD berjalan, maka selaras juga dengan percepatan penurunan kemiskinan yang ditargetkan secara akumulatif sampai dengan 2024 terjadi penurunan sampai 13,4 persen," jelasnya.

Dirinya berharap, dengan memaksimalkan sinergitas program dan kegiatan lintas OPD di lapangan, maka secara perlahan terjadi pergerakan perubahan dari dinamika kawasan yang masuk dalam kategori tertinggal, dapat dientaskan di Kabupaten SBT.

"Jadi, ketika intervensi stunting itu dia jalan oleh OPD, akan selaras dengan percepatan penurunan kemikinan," tandas Djalaludin. (HumasMaluku)

Murad Ismail Temui Yasonna Laoly Minta Dukungan Realisasi UU Daerah Kepulauan

Posted: 27 Jan 2020 04:24 AM PST

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Gubernur Maluku, Murad Ismail, bersama 45 anggota DPRD Provinsi Maluku menemui Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly, untuk meminta dukungan terhadap realisasinya RUU Daerah Kepulauan yang kini masuk dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) Prioritas tahun 2020.

"Kehadiran kami disini, untuk meminta dukungan Pak Menteri terkait dengan perjuangan Maluku menjadi Provinsi Kepulauan, dimana rancangan UU Daerah Kepulauan sudah masuk dalam Prolegnas di DPR," kata Gubernur dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Kemenkumham RI, Jumat (24/1).

Gubernur mengungkapkan, kehadiran UU Daerah Kepulauan bagi Provinsi Maluku, sangat penting dan strategis. Sebab Maluku memiliki permasalahan pembangunan, kemasyarakatan, dan sosial yang begitu kompleks, diantaranya adalah memiliki laut yang luas, tetapi belum maksimal dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Maluku.

Menurutnya, Maluku terjebak dalam kemiskinan struktural sehingga menjadikan provinsi ini termiskin nomor 4 di Indonesia. Pengangguran di Maluku juga berada di bawah rata-rata nasional. Pelayanan dasar, baik kesehatan maupun pendidikan, masih dibawah standar. Pelayanan publik, belum dilaksanakan secara baik, karena terbatasnya dukungan dari berbagai sektor. Akibat lainnya adalah, bencana alam sering terjadi dan berdampak luas bagi masyarakat.

"Kesulitan kami dalam mengatasi semua permasalahan di atas, salah satu masalahnya adalah terbatasnya APBD Provinsi Maluku. Formula perhitungan DAU (dana alokasi umum) yang hanya memperhitungkan luas daratan dan jumlah penduduk, tanpa menghitung luas laut, membuat Pemerintah Provinsi Maluku kesulitan merencanakan dan melaksanakan pembangunan," ungkap Gubernur.

Dirinya percaya, UU Daerah Kepulauan akan memberikan dampak besar dan membawa harapan bagi masyarakat Maluku, sebab akan meningkatkan DAU dan DAK (dana alokasi khusus), serta dana perbantuan lain yang nantinya bermuara pada pengentasan kemiskinan, peningkatan perekonomian daerah, dan tercapainya kesejahteraan rakyat.

Gubernur mengatakan, atas nama rakyat Maluku, dirinya meminta agar Menkumham RI dapat membantu Maluku melalui perjuangan ini. Dikatakannya, berbagai potensi dan sumberdaya alam milik Maluku telah disumbangkan bagi negara ini. Potensi laut yg luar biasa, cadangan gas abadi, minyak bumi, emas di tiga pulau, dan hasil alam lainnya. Hanya saja, sejak lama Maluku ditinggalkan.

"Kita tidak minta apa-apa. Kita hanya minta status sebagai Provinsi Kepulauan!" tegasnya.

Merespon hal itu, Menkumham Yasonna Laoly, mengakui dilema daerah-daerah kepulauan adalah masalah disparitas. Aksesibilitas yang sulit dan mahal, berdampak pada lambannya pembangunan.

"Perlu ada perhitungan DAU dan perhitungan khusus lainnya, bagi daerah2 berkarakter kepulauan. Kondisi itu tidak bisa disamakan dgn daerah bercirikan kontinental," katanya.

Untuk itu, dia mendukung hadirnya UU Daerah Kepulauan sebagai solusi bagi daerah-daerah kepulauan dalam mengejar ketertinggalan. Namun saran Menteri, perjuangan ini harus terus terkonsolidasi dan membangun koordinasi dengan berbagai pihak kepentingan sehingga menjadi pembahasan dan isu bersama.

"Kalau saya siap, tapi kan tidak hanya Menkumham. Menkeu (Menteri Keuangan) pasti cara berpikirnya beda lagi, karena adanya konsekuensi anggaran. Saya harap Pak Gubernur bersama tokoh-tokoh Maluku juga bertemu dgn Mendagri dan Menkeu, dan kalau bisa naskah akademiknya segera masuk ke Pak Presiden. Ini strategi yang harus dilakukan bersama," kata Menteri.

Pada kesempatan itu, anggota DPR RI asal Maluku Bpk. Hendrik Lewerissa yang juga anggota Badan Legislasi (Banleg) DPR menyampaikan kepada Menteri bahwa draft RUU dan draft naskah akademik UU Daerah Kepulauan sudah siap, dan tinggal menunggu goodwill (keinginan baik) Pemerintah Pusat untuk menyetujuinya bersama DPR.

"Saya kira, kita tidak perlu lagi membahas subtansinya. Sebagai anggota Banleg DPR, perlu saya sampaikan kepada Pak Menteri kalau naskah akademiknya sudah siap, draft RUU juga sudah siap. DPR sudah siap masuk pada tahap selanjutnya, sesuai mekanisme yang berlaku. Beberapa kementerian yang disarankan Pak Menteri juga sudah kita agendakan. Semoga ini menjadi Legacy (warisan) yang bisa Pak Menteri tinggalkan bagi rakyat kepulauan," harap Lewerissa. (HumasMaluku)

Tinneke Masnambra Resmikan Pondok Wisata Sobari Samber di Biak

Posted: 27 Jan 2020 03:54 AM PST

BIAK, LELEMUKU.COM – Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua memberikan apresiasi terhadap keterlibatan masyarakat mengambil bagian dalam pengembangan sektor pariwisata. Salah satunya, pembangunan pondok wisata dan jembatan Sobari Kampung Samber yang diresmikan, Sabtu (25/01/2020).

Diharapkan pembangunan jembatan dan pondok wisata itu tak hanya akan menjadi daya tarik wisatawan, namun juga dapat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan. Selain itu, tentunya pemerintah daerah berharap juga dapat membantu dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya lagi pengelola pondok wisata itu.

"Pemerintah Kabupaten Biak Numfor memberikan apresiasi terhadap pembangunan jembatan dan pondok wisata Sabari di Kampung Samber," kata Bupati Herry A. Naap, S.Si.,M.Pd dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Staf Ahli Bupati Tinneke R. Masnembra ketika meresmikan pondok wisata itu.

"Langkah yang diambil sejalan dengan program pengembangan sektor pariwisata di Kampunh Samber dimana sejumlah fasilitas telah dibangun pemerintah, harapan bersama sector pariwisata juga dapat menggerakkan ekonomi berbasis kerakyatan di masyarakat," lanjutnya. (HumasBiakNumfor)

Tinneke Masnambra Resmikan Pondok Wisata Sobari Samber di Biak

Posted: 27 Jan 2020 03:54 AM PST